TERKAIT MENARA TELEKOMUNIKASI DISHUBKOMINFO SUKABUMI BERKUNJUNG KE DISHUBHUBKOMINFO KULON PROGO

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi  Jawa Barat pada 3 November 2015 melakukan kunjungan ke Dinas Perhub Kominfo Kabupaten Kulon Progo berkaitan dengan pengelolaan menara  telekomunikasi. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Kominfo Kabupaten Sukabumi Drs Dede  Daniel, MPd dan diterima langsung oleh Kepala Dinhub Kominfo Kulon Progo Nugroho, SE, MM, Kabid Kominfo R, Edi Darjanto, SH dan Kasie Yanfas Izin Rusdi Suwarno, SIP,MM.

Dalam sambutan pengantarnya Dede menyampaikan bahwa kunjungan  ini bermaksud untuk mengetahui  lebih dekat terhadap pengelolaan menara telekomunikasi yaitu tentang peran dan fungsi pemangku kepentingan ( mulai dari Investor menara, Peran SKPD terkait  sampai pada peran masyarakat pada umumnya ). "Disamping masalah diatas kami juga ingin mengetahui sikap Pemerintah Kabupaten Kulon Progo atas diterbitkanya putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/ PUU-XII/ 2014 yang menganulir Penjelasan Pasal 124 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009" tambah Dede.

Menanggapi hal tersebut, Pihak Dishubkominfo Kulon Progo menyampaikan bahwa semua pemangku kepentingan  sudah diatur dalam Perda dan Perbub tentang Pengendalian menara telekomunikasi, sehingga selama ini semua fihak harus melakukan peran dan fungsi  sesuai dengan kewenangannya masing masing. Sebagai contohnya Peran SKPD Dinas Pekerjaan Umum akan berperan sebagai pengawal dari segi konstruksi menara, SKPD Lingkungan Hidup mempunyai fungsi di pengelolaan dampak lingkungan, SKPD Bappeda berfungsi selaku pengawal tata ruang, Masyarakat punya peran saat sosialisasi sampai operasi  menara dan seterusnya. Kata kunci dari  peran dan fungsi pemangku kepentingan ini adalah Keterpaduan dan koordinasi.

Sementara terkait diterbitkannya Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/ PUU-XII/ 2014, sikap Pemerintah Kabuapten Kulon Progo untuk pemungutan Retribusi  Pengendalian Menara  (RPM) Tahun pungut  2015 adalah tetap melakukan pemungutan retribusi dengan alasan bahwa ketetapan retribusi sudah ditetapkan 2 (dua) bulan sebelum putusan MK Terbit. Sedangkan untuk tahun pungut 2016 sedang diproses  revisi Peraturan Daerah dengan mengacu pada putusan MK dimaksud.