Pembahasan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/10/6/DJPD/2019 Tentang Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Terkait hal tersebut diatas untuk dapat melaksanakan amanat peralihan dari Buku Uji menjadi kartu pintar (smart card) salah satunya dengan segera disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penataan dan tertib penyelenggaraan serta meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai prinsip, kaidah dan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk  dapat  melahirkan  suatu  Peraturan Daerah yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tahap penyusunan suatu Naskah Akademik. Hal ini sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ayat (1)  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”. Mengingat tentang minimnya pemahaman lebih lanjut tentang Naskah Akademik, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini meminta bantuan dari Kanwil Kemkumham DIY untuk berkonsultasi dan koordinasi dalam penyusunan Naskah Akademik.

Terkait dengan kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga dengan keberadaan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan dapat memberikan kepastian hukum dalam menunjang kelancaran pelayanan tugas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pengujian kendaraan bermotor. Menurut salah satu peserta perwakilan dari Kanwil Kemkumham DIY mengatakan bahwa “Naskah Akademik tidak merupakan keharusan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, melainkan pilihan antara penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.

Dengan demikian, diharapkan penggantian Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menyesuaikan amanat yang telah ditetapkan oleh Kemenhub RI mengakomodasi dan memberikan solusi atas persoalan kaidah hukum yang mendasari penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kulon Progo.