PEMBINAAN PENJAGA PINTU PERLINTASAN SEBIDANG KERETA API

Jumat, 6 September 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo mengadakan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Penjaga Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin tiap 2 bulan sekali dan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Tukiran  S.AP.

Tukiran S.AP mengatakan ” Saat ini di Kabupaten Kulon Progo terdapat 3 palang pintu perlintasan sebidang kereta api yg dikelola oleh petugas Dishub Kulon Progo yang berada di Karangwuluh, Dukuh/cekelan, dan sebelah barat Stasiun Wates atau Teteg Kulon. Sedangkan 3 palang pintu perlintasan sebidang kereta api lainnya dikelola PT KAI. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Penjaga Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api betujuan untuk:

·       1.Menjalin silaturahmi dan interaksi diantara pegawai dalam rangka keakraban dan peningkatan kinerja;

·       2.Merefresh kembali ketugasan di palang kereta, dengan mengedepankan misi keselamatan;

·       3.Menerima masukan/keluhan seperti penambahan PJU di sisi Utara teteg Dukuh agar pengendara lebih jelas melihat rambu dan keberadaan palang kereta api;

·       4.Menginventarisasi permintaan kebutuhan sarpras di pos penjagaan;

·       5.Pembekalan cara antisipasi dan penanganan kondisi darurat di palang pintu perlintasan sebidang kereta api;

·       6.Merekondisi kerjasama, kekompakan dan Mutual Team Working diantara Tim/kelompok petugas palang pintu kereta api.

Ia menambahkan, “Pada Tahun 2019 ini terdapat 1 kasus patahnya palang pintu sebelah barat Stasiun Wates atau Teteg Kulon karena tertabrak truck yang nekad melanggar tanda peringatan kereta lewat. Tidak ada korban,  hanya kerusakan palang pintu dan segera diantisipasi penggantian material, sehingga  2 jam sesudahnya terpasang kembali. Untuk itu dihimbau seluruh pengguna jalan agar bersabar jika alarm kereta telah berbunyi.  Merunut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 114, seluruh pengguna jalan wajib berhenti, komputasi kereta melintas berbunyi”. Memang sesuai peraturan perundang-undangan, kereta harus diprioritaskan untuk kendaraan lain.